Amanahrakyat's Blog

Just another WordPress.com site

Penjelasan Departemen Agama tentang Dana Abadi Umat

Menjawab tuduhan yang dilontarkan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait penyalahgunaan Dana Abadi Umat (DAU). Menteri Agama M. Mahftuh Basyuni tetap yakin bahwa seluruh kebijakan dan langkah-langkah yang telah ditempuh selama ini, termasuk didalamnya pengelolaan DAU dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal tersebut ditegaskan Mahftuh dalam siaran persnya, Kamis(8/1) sebagai bentuk hak jawab kepada publik atas pemberitaan dugaan korupsi di Departemen Agama yang dilaporkan Indonesia ICW ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lebih lanjut di katakan, Dana Abadi Umat (DAU) adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan dari sumber lain (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 1 butir 16).

Pasal 11 UU Nomor 17 tahun 1999 juga menyebutkan, pengelolaan DAU dilakukan oleh suatu Badan Pengelola DAU yang diketuai oleh Menteri Agama.

Selanjutnya, berdasarkan UU Nomor 17 tahun 1999, Presiden menerbitkan aturan pelaksanaan dengan menetapkan Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2001, tentang Badan Pengelola DAU.

Badan Pengelola DAU itu sendiri terdiri dari Ketua Badan Pengelola yaitu Menteri Agama, Dewan Pengawas yang terdiri dari Ketum MUI, Ketua Umum NU, Ketua Umum Muhammadiyah, Ketua Umum IPHI, Sekretaris Jenderal Departemen Agama, Inspektur Jenderal Departemen Agama, Kepala Biro Keuangan Departemen Agama.

Kemudian, Dewan Pelaksana, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji (Ketua), Sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji (Sekretaris), Bendahara serta para Direktur di lingkungan Ditjen BPIH selaku anggota.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 11 UU No. 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan Pasal 2 Keppres nomor 22 tahun 2001, DAU dapat digunakan untuk biaya Pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial, ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana ibadah, dan penyelenggaraan ibadah haji.

Pasal 19 Keppres No. 22 tahun 2001, segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan Pengelola dibebankan pada DAU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 19 Keppres No. 22 tahun 2001 tersebut, Menteri Agama Said Agil Husein Al Munawar menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 88 Tahun 2003, tentang Penetapan Besarnya Biaya Pengelolaan DAU bagi Ketua Badan, Dewan Pengawas, Dewan Pelaksana, Biaya Taktis Perjalanan Dinas, yang mengatur tentang:(a).Tunjangan fungsional untuk Badan Pengelola, Ketua Badan, Dewan Pengawas, Dewan Pelaksana, dan Staf Pengelola.(b). Biaya Taktis Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, Tunjangan Hari Raya.(c). Lain-lain: Operasional Menteri Agama, Operasional Dirjen Penyelenggaraan Haji, Operasional Bendaharawan, Counterpart Menteri Agama/Dirjen.

DAU juga bersifat dana abadi, seluruh penggunaan baik bantuan maupun biaya pengelolaan sesuai Pasal 2 dan 19 Keppres No. 22 Tahun 2001 diambilkan hanya dari bunga dana abadi tersebut.

Kronologi

Sesuai kontrak politik Menteri Agama dengan Presiden, Muhammad M Basyuni segera melakukan pembenahan penyelenggaraan ibadah haji setelah menerima jabatan Menteri Agama pada Oktober 2004. Penyelenggaraan haji yang berlangsung pada akhir 2004 hingga awal 2005, serta program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu menjadi fokus perhatian Menteri Agama saat itu, sehingga belum melakukan pembenahan secara menyeluruh pada bidang dan program-program lain.

Pada bulan November-Desember 2004, Menteri Agama selaku Ketua Badan Pengelola DAU menerima tunjangan sesuai Keputusan Menteri Agama No. 88 tahun 2003 sebesar Rp15 juta per bulan.

Menteri Agama Muhammad M Basyuni menilai tunjangan Rp 15 juta per bulan untuk Ketua Badan Pengelola DAU tersebut terlalu besar. Maka pada bulan Januari 2005, Menteri Agama merevisi KMA No. 88 Tahun 2003 dengan KMA No. 23 Tahun 2005. KMA ini berisi pengurangan besaran tunjangan untuk Ketua Badan Pengelola DAU dari Rp 15.000.000 menjadi Rp 5.000.000 per bulan. Tunjangan untuk Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana juga diturunkan. Begitu pula dengan biaya perjalanan dinas dari 7.500 dolar AS menjadi 5.000 dolar AS.

Di samping menerbitkan KMA No 23 tahun 2005, pada Januari 2005 Menteri Agama menugaskan Inspektorat Jenderal Departemen Agama untuk menelaah semua aturan dan pelaksanaan yang terkait dengan pengelolaan DAU.

Pada Januari 2005 itu juga Menteri Agama meminta BPKP untuk melakukan pemeriksaan DAU. Pemeriksaan tersebut bersamaan dengan pemeriksaan Timtas Tipikor terkait dugaan korupsi oleh Mantan Menteri Agama Prof Said Agil Husein Al Munawar, MA dan Mantan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji HM. Taufik Kamil.

Setelah mendalami laporan Inspektorat Jenderal Departemen Agama, pada bulan Mei 2005 Menteri Agama memutuskan dua langkah pembenahan pengelolaan DAU, yaitu dengan membekukan pengelolaan dan penggunaan DAU terhitung sejak bulan Mei 2005 dan menyusun konsep penyempurnaan Keppres No. 22 tahun 2001 dengan tujuan agar pengelolaan DAU memiliki payung hukum yang lebih akuntabel.

Usulan penyempurnaan tersebut dikirimkan kepadaPresiden melalui surat nomor MA/82/2006 tentang Permohonan Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat.

Hingga Mei 2005, Menteri Agama melakukan lima kali perjalanan dinas ke luar negeri, dan mendapatkan tunjangan biaya perjalanan dari DAU. Tujangan tersebut diterima dengan pertimbangan antara lain karena perjalanan dinas dilakukan untuk mewakili Pemerintah RI, dimana perjalanan dinas tersebut tidak direncanakan sebelumnya sehingga tidak tercantum pada anggaran Departemen Agama (APBN). Yaitu perjalanan dinas ke Abu Dhabi pada tanggal 4 Nopember 2004 untuk menghadiri pemakaman Kepala Negara Uni Emirat Arab Syekh Zaid Al Nahyar, perjalanan dinas ke Mesir pada tanggal 11 Nopember 2004 mendampingi Presiden melayat mendiang Yasser Arafat, dan perjalanan dinas ke Vatikan/Roma pada tgl 5 April 2005 menghadiri pemakaman Paus Johanes Paulus II.

Kemudian perjalanan dinas ke Arab Saudi dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji. Masing-masing pada tanggal 28 Pebruari2005 untuk pengecekan terakhir enyelenggaraan haji 2005/1426H, dan pada tanggal 6 Mei 2005 dalam rangka pembahasan MoU dengan pihak terkait di Arab Saudi.

Sejak pembekuan DAU pada bulan Mei 2005, seluruh tunjangan dan pengeluaran lain bagi Badan Pengelola DAU serta bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 19 Keppres No. 22 Tahun 2001 dihentikan sampai saat ini.

Pembekuan DAU telah dilaporkan Menteri Agama pada Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI tanggal 5 Desember 2005. Komisi VIII DPR RI dapat memahami kebijakan tersebut.

Penggunaan DAU sejak bulan Mei 2005 hanya dibatasi pada hal-hal mendesak yaitu ; Pertama, untuk pinjaman dana untuk penyelenggaraan haji sebelum terbitnya Keputusan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), atau yang dulu disebut Ongkos Naik Haji (ONH). Pinjaman itu diperlukan karena sebelum Keppres tentang BPIH ditandatangani oleh Presiden, Depag sudah harus mengeluarkan dana, di antaranya untuk uang muka pemondokan dan katering di Arab Saudi, serta pengadaan paspor dan buku manasik haji di Tanah Air. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Departemen Agama meminjam dana DAU.

Dana pinjaman tersebut segera dikembalikan setelah Keppres BPIH ditandatanani oleh Presiden. Pemanfaatan DAU untuk dana talangan penyelenggaraan haji tersebut atas persetujuan DPR.

Kedua, dana DAU digunakan untuk bantuan pengobatan bagi para tokoh/pemuka agama Islam dengan total bantuan sampai saat ini mencapai Rp 100 juta.

Sejak DAU dibekukan bulan Mei 2005, dana hasil efisiensi penyelenggaraan haji dikembalikan kepada jemaah haji. Misalnya dalam bentuk penyediaan makan bagi jemaah selama 8 hari di Madinah, yang tidak ada dalam komponen BPIH. Apabila jumlah efisiensi tersebut nilainya kecil dan tidak signifikan untuk dikembalikan kepada jemaah, baru dimasukkan ke DAU. DAU itu sendiri diaudit setiap tahun oleh BPK dan hasilnya dilaporkan kepada DPR RI.

Jumlah Dana

Pada 22 Oktober 2004, menteri Agama Muhammad M Basyuni menerima penyerahan DAU dari Mantan Menteri Agama Prof. Said Agil Husein Al Munawwar, MA sebesar Rp382.102.574.907,12 dan $15.009.003,96.

Pada 22 Februari 2007 atas saran Timtas Tipikor dilakukan penggabungan dana dari sejumlah rekening ke dalam rekening DAU, jumlah DAU menjadi Rp685.616.443,17 dan $77.120.643,12. Sampai dengan 30 November 2008, DAU berjumlah Rp698.075.734,08 dan $79.682.697,73.

Penyelenggaraan Haji adalah Tugas Nasional, di bawah koordinasi Menteri Agama (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999). Besarnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) ditetapkan oleh Presiden, setelah mendapat persetujuan DPR (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999).

Sebelum Muhammad M Basyuni menjabat Menteri Agama, dana untuk seluruh keperluan kegiatan penyelenggaraan haji dibebankan kepada jemaah haji melalui Ongkos Naik Haji (ONH). Sejak tahun 2004 secara bertahap dilakukan pembenahan dan efisiensi, dengan tujuan agar jemaah haji tidak menanggung biaya-biaya tidak langsung, misalnya biaya petugas haji.

Pada tahun 2006 pembahasan BPIH oleh DPR masih dibiayai dari dana BPIH dan masuk dalam Keppres tentang BPIH. Keppres BPIH terdiri dari, biaya tiket, biaya di Arab Saudi, biaya di Tanah Air (termasuk di dalamnya adalah Biaya Pembahasan BPIH di DPR).

Sejak musim haji tahun 2007 pembahasan BPIH atas inisiatif Departemen Agama tidak lagi dibiayai oleh BPIH, melainkan dari APBN. Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPR DPR memiliki fungsi pengawasan agar penyelenggaraan haji dapat berjalan baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. Fungsi pengawasan inilah yang difasilitasi oleh Departemen Agama.

Di samping fungsi pengawasan, penting bagi anggota Komisi VIII DPR untuk mengatahui secara langsung proses penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi yang dilaksanakan oleh Departemen Agama. Dengan demikian anggota DPR akan mengetahui dengan pasti persoalan yang berkembang di lapangan.

Atas dasar itu, Departemen Agama apabila menganggap perlu dapat mengundang anggota DPR untuk secara langsung bersama pemerintah melihat kondisi persiapan dan pelaksanaan haji di lapangan. Kegiatan tersebut di luar program pengawasan yang direncanakan oleh DPR sendiri.

Untuk keperluan tersebut. pada tahun 2005 Departemen Agama mengundang 2 orang Pimpinan/Anggota Komisi VIII DPR untuk bersama Menteri Agama melakukan pengecekan persiapan penyelenggaran haji tahun 2005 yang dibiayai oleh Departemen Agama. Biaya tersebut berasal dari alokasi dana perjalanan dinas pada BPIH, bukan dari
DAU.

Kelebihan Biaya Penerbangan Menyusul turunnya harga minyak mentah dunia dalam jumlah yang signifikan, muncul asumsi bahwa telah terjadi kelebihan biaya penerbangan haji yang dibayarkan oleh para jemaah haji Indonesia.

Muncul desakan agar Departemen Agama mengembalikan selisih biaya penerbangan tersebut. Terkait dengan hal itu, Departemen Agama menjelaskan bahwa kontrak antara Departemen Agama dan maskapai penerbangan penyelenggaran penerbangan haji tidak mencantumkan klausul tentang pengembalian selisih dana apabila terjadi penurunan biaya bahan bakar, atau penambahan biaya apabila terjadi kenaikan biaya bahan bakar. Hal itu sengaja dilakukan dengan asumsi bahwa peluang harga bahan bakar naik lebih tinggi daripada peluang harga bahan bakar turun. Apabila harga bahan bakar naik, maka sangat tidak mungkin Departemen Agama menanggung selisih biaya yang ditimbulkan. Selisih biaya itu juga tidak mungkin dibebankan kepada jemaah haji.

Pada tahun 2007 harga bahan bakar naik setelah Keputusan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditandatangani oleh Presiden. Pihak Garuda Indonesia mengirimkan surat sebanyak dua kali kepada Menteri Agama untuk meminta penambahan biaya akibat kenaikan tersebut.

Dua permintaan itu ditolak oleh Menteri Agama Muhammad M Basyuni. Logikanya, jika sekarang Menteri Agama meminta ada pengembalian selisih dana akibat biaya bahan bakar turun, maka jawaban yang sama akan diberikan oleh pihak Garuda dan Saudia

Terkait dengan open house Menteri Agama dan sejumlah operasional kegiatan yang dibiayai DAU, hal itu berlangsung pada periode sebelum Mei 2005. Menteri Agama Muhammad M Basyuni tidak mengetahui bahwa hal-hal tersebut dibiayai oleh DAU, karena beranggapan bahwa hal-hal seperti itu diurus/ditangani oleh kantor. Hal semacam ini pulalah yang menjadi salah satu alasan Menteri Agama membekukan DAU dan memohon kepada Presiden untuk menyempurnakan regulasi tentang DAU sehingga ada paying hukum yang lebh jelas, tidak multi tafsir, akuntabel, dan membatasi penggunaan DAU untuk hal-hal yang relevan.

Pengaduan ICW kepada KPK tentang gratifikasi Menteri Agama sebenarnya bukan masalah baru. Hal yang sama pernah menjadi isu yang berkembang di media massa pada awal tahun 2006 sehingga mendorong DPR-RI untuk membentuk Panja DAU. Dalam kaitan ini Menteri Agama telah memberikan penjelasan pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR-RI pada tanggal 21 Juni 2006 dan tanggal 5 Juli 2006, dan DPR-RI dapat menerima penjelasan tersebut.

Terkait dengan laporan ICW kepada KPK tersebut, Menteri Agama Muhammad M Basyuni meminta kepada semua pihak untuk memberi kesempatan KPK untuk mempelajari secara seksama laporan tersebut. Menteri Agama mendukung sepenuhnya setiap upaya yang dilakukan untuk membersihkan birokrasi pemerintahan dari praktik-praktik korupsi, kolusi, sebagaimana hal itu telah dan terus diupayakan oleh Menteri Agama di jajaran Departemen Agama. (ANO/REL)

August 3, 2010 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: