Amanahrakyat's Blog

Just another WordPress.com site

HUKUM TIDAK AKAN BERDAYA PADA KEKUASAAN


Bagaimana tidak kalau hukum yang telah diundangkan hanya sebatas dilembaran kertas, dan tidak di implementasikan dan diterapkan secara murni dan diawal oleh kekuasaan. Dan tidak cukup hanya dipidatokan kalau tidak suka disebut hanya sebagai tebar pesona.
Mari kita ikuti perjalanan niat baik dari bangsa ini intik memberantas Korupsi.
Presiden SBY dalam wawancaranya dengan wartawan saat menjawab pertanyaan wartawan Swiss tentang komitmen Indonesia dalam memberantas korupsi menyatakan bahwa sejak hari pertamanya memimpin ia sangat bersunggung-sungguh dalam memberantas korupsi. Ia mengaku banyak hal yang telah dicapai penegakan hukum, good governance, dan bidang-bidang lainnya. Dan saat ini, aku SBY, Indonesia telah memasuki era yang lebih baik. Benarkah atau hanya pamer pesona semata?

Beberapa waktu lalu, Petisi 28 mengajukan tujuh permintaan yang harus dipenuhi KPK jika perkara dua Pimpinannya nantinya dihentikan demi kepentingan umum. Yaitu segera mengusut tuntas seluruh skandal korupsi termasuk yang melibatkan pihak istana negara karena mereka menduga Istana telah melakukan tujuh tindak dugaan pidana korupsi.

Tujuh kasus yang dilaporkan itu adalah korupsi bailout Bank Century, korupsi sistem teknologi informasi KPU, pengemplangan pajak pengusaha Paulus Tumewu, aliran dana Pemilu Djoko Suyanto yang kini menjadi Menko Polhukam, korupsi proyek pabrik semen di Palembang yang melibatkan Ketua DPR RI Marzuki Alie, aliran dana ke Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun dan kasus yang diungkapkan oleh mantan Menkumham Yusril Ihza Mahendra.

“Kami meminta agar KPK segera mengusut ketujuh kasus tersebut. Untuk kasus terakhir, KPK harus segera meminta keterangan Yusril Ihza Mahendra terkait adanya isu mengenai Menteri Sekretaris negara Sudi Silalahi disogok $US10 juta dan Jaksa Agung Hendarman Supandji US$3 juta,” ungkap aktivis 28 Haris Rusly.

Sementara itu, aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menilai bahwa SBY harus menghunuskan pisau penegakan hukum atas kasus korupsi terutama di rumahnya sendiri (istana negara). Karena menurutnya kasus-kasus korupsi sebetulnya banyak dilakukan oleh kalangan Istana yang kebal hukum. Beberapa kasus dugaan korupsi di atas menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di Istana tidak pernah beres dan diproses secara tuntas.

Selenjutnya, Adhie Massardhi melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat yang kini berada di bawah kepemimpinan Anas Urbaningrum juga banyak kejanggalan. Partai Demokrat yang konon katanya memperjuangkan ‘bersih’ dan menjunjung tinggi demokrasi dan hukum nyatanya kerapkali bertentangan dengan semangat demokrasi. Banyak orang-orang yang masuk dalam pengurus pusat partai Demokrat diduga terlibat dalam perkara korupsi yang besar.

Kasus Andi Nurpati juga demikian. Partai Demokrat seakan-akan bermain dalam kelonggaran hukum seraya tidak menghargai etika politik dan hukum yang berlaku. Sebab itu, Adhie Massardhi menilai bahwa sebetulnya Partai Demokrat juga mesti dikenakan sanksi atas penunjukkan Andi Nurpati sebagai pengurus partai.
Da’i sejuta umat, KH Zainuddin MZ pun menyerukan agar pemberantasan korupsi di Indonesia di era pemerintahan SBY jangan hanya sekadar tebar pesona. “Kita memang sedang mengalami setback, terutama dalam tekad memberantas korupsi,” seru Zainuddin seperti dilansir sejumlah media massa. “Pelemahan KPK dan penyiksaan terhadap aktivis ICW. Itu pemandulan terhadap upaya pemberantasan korupsi,” imbuhnya.

Ulama kharismatik ini mengingatkan secara implisit, tindakan SBY menjenguk aktivis ICW Tama S Lankun di Rumah Sakit, jangan hanya untuk pencitraan diri dan tebar pesona. “Alangkah lebih baik kalau tanpa menjenguk pun ia sudah punya political will untuk memerintahkan penyelesaian masalah tersebut. Kalau cuma jenguk tanpa tindakan lebih lanjut, saya pikir itu cuma tebar pesona saja,” tutur Zainuddin MZ ditemui di Pesantren Darul Ma’arif, tempat mendiang Idham Chalid disemayamkan.

Gejala penegakan hukum di Indonesia mulai dari kasus Bibit-Chandra, Susno Duadji, dan dugaan korupsi yang melibatkan Istana nampanya bertolak belakangan dengan apa yang diungkapkan oleh SBY di atas. Pernyataan SBY tersebut hanyalah pamor sensasi dan pesona belaka tanpa fakta yang jelas. Bukannya mereka (masyarakat luar negeri) tidak tahu. Mereka mungkin tahu dan tertawa dalam hati mendengar apa yang diungkapkan oleh SBY soal pemberantasan korupsi dan hukum tersebut. (Boy M)
Pak SBY seorang Presiden Yang Santun dan Berperasaan tinggi !!!


Beliau memang seorang yang sangat menghargai jasa orang yang pernah berjasa dan berbuat baik kepadanya. Apa pun akan dilakoninya untuk membalas kebaikan orang tersebut . Inilah yang membuat Ruhut Sitompul alias si Poltak dari Tarutung mati-matian menyanjung pak SBY yang kebetulan Pembina dari Partai dimana Ruhut berkiprah dalam politik, Ruhut memang seorang Patriot kesetiaannya pada pak SBY tidak diragukan lagi, segala bentuk manufer apapun akan dilakukannya. Pak SBY perlu mempertimbangkan pengorbanan seorang abdi yang cukup setia, Ruhut sebagai seorang kader sangat layak menjadi pembantu Presiden. Dia seorang Sarjana dan katanya sudah cukup puluhan tahun sebagai pengacara terkenal, seorang aktor, dan pemberani tidak perduli kata orang demi kebenaran dia dan demi orang atau kelompok nya.
Maslahnya Orang yang cukup loyalkah yang dibutuhkan SBY atau orang mau diajak memikirkan dan membangun Bangsa ini. Kalau Loyal saya rasa Ruhut orangnya, terlalu bodoh kita tidak memilih Ruhut Sitompul bila ditinjau dari susut LOYAL dan Berani. Berani berdebat berani berantam dan berani tidak malu.
Yang membuat Ruhut Sitompulbermanuver dengan mengusulkan amandemen UUD, bukanlah tidak beralasan .Ruhut sangat sensitif akan kelembutan perasaan pak SBY. Slah satu kelembutan perasaannya adalah dengan memberi Remisi kepada Tahanan termasuk Tahanan Koruptor kelas kakap seperti yang diberitakan dibawah ini meskipun darikalangan KPK keberatan akan pemberian Remisi tersebut:
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak pemberian remisi bagi terpidana korupsi, sebagai efek jera dari perbuatannya. Wakil Ketua KPK M Jasin di Balai Kota Jakarta, Kamis (19/8/2010) mengatakan, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai tindakan kejahatan yang sangat berbahaya. “Karena dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa sehingga dibuat UU no 31 tahun 1999 dan UU no 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Tapi sangat disayangkan para terpidana korupsi mendapatkan keringanan hukuman (remisi) dari kementerian hukum dan HAM,” katanya.
Menurutnya dengan diberikannya remisi maka percuma saja sikap KPK untuk memberikan hukuman seberat-beratnya bagi koruptor. “Kita selalu memberikan hukuman terberat bagi koruptor tapi jadi percuma kalau ada keringanan. Seharusnya slogan zero toleran terhadap korupsi diikuti juga dengan zero toleran terhadap koruptor dong,” tandasnya.
Wakil Ketua KPK M Jasin mengaku, pihaknya belum memberikan usulan resmi atas penolakan pemberian remisi kepada koruptor kepada pemerintah. “Kita siap apabila diajak berdialog atas wacana ini, karena pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam pemberian remisi,” pungkasnya.
Pemerintah sendiri, bertepatan dengan HUT RI ke 65 memberikan remisi kepada sejumlah koruptor antara lain Arthalita Suryani alias ayin, Aulia Pohan, mantan Gubernur Jabar Danny Setiawan dan mantan anggota DPR Al Amin Nur Nasution.[wid/sa]

Sang Koruptor Syaukani HR Diampuni SBY

Luar biasa ! Koruptor sekelas Syaukani HR dari Kutai Kartanegara diberikan grasi 3 tahun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan langsung bebas.
Syaukani HR adalah mantan Bupati Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dua periode mulai tahun 1999. Ia terbukti melakukan korupsi sepanjang tahun 2001 – 2005 sebanyak Rp. 93,204 milyar. Dana didapat dari penyalahgunaan dana perangsang pungutan sumber daya alam (migas), dana studi kelayakan Bandara Kutai dan penyalahgunaan dana pos anggaran kesejahteraan rakyat.
Saat pengadilan tipikor menghukumnya dengan vonis 2,6 tahun penjara yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI. Tapi saat Syaukani kasasi di Mahkamah Agung (MA) ia justru mendapat hukuman lebih berat menjadi 6 tahun penjara.
Kini ia masih terbaring di rumah sakit Cipto Jakarta karena sakit stroke yang membuatnya tidak bisa jalan dan melihat. SBY menerbitkan Keppres bertanggal 15 Agustus 2010 yang mengurangi hukumannya dari 6 tahun menjadi 3 tahun.
Kepala Lapas Cipinang I I Wayan Sukerta mengatakan sejak Rabu (18/08/2010) status narapidananya telah dicoret. Ia telah menjalani hukuman lebih dati 3 tahun. Dan ia juga sudah membayar kerugian negara sebesar Rp. 49,6 milyar.[tam]

Aulia Pohan dan Tiga Mantan Deputi BI Bebas Bersyarat


Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Tantowi Pohan sudah dalam status bebas bersyarat. “Sudah, sudah bebas bersyarat. Sekarang sudah tidak di LP (Lembaga Pemasyarakatan) lagi, tapi sudah di rumah,” kata Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar seusai melantik para pejabat eselon II Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, Jumat (20/8/2010).
Selain itu, tiga mantan deputi BI lainnya, yaitu Maman H Somantri, Bun Bunan Hutapea, dan Aslim Tadjuddin, juga kini berstatus sama. “Setelah menjalani dua pertiga masa hukuman dan dikurangi remisi, mereka masuk kualifikasi untuk menjadi bebas bersyarat,” katanya.
Mereka berempat, telah resmi berstatus bebas bersyarat sejak 18 Agustus 2010. “Dia (Aulia Pohan) boleh pulang ke rumah, tapi tidak boleh ke mana-mana sampai masa tahanannya berakhir,” kata Patrialis. Patrialis mengatakan, untuk bebas bersyarat syaratnya harus juga sudah membayar semua denda kepada negara. Aulia divonis empat tahun enam bulan oleh majelis hakin Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atas kasus penyelewengan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp 100 miliar pada 2003.
Ia juga dijatuhi hukuman denda sebesar Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Menurut majelis hakim Tipikor, Aulia Pohan dan rekan-rekannya terbukti bersalah telah memperkaya orang lain. Pada tingkat kasasi, Aulia Pohan telah mendapatkan pengurangan hukuman dari Mahkamah Agung dari empat tahun penjara menjadi tiga tahun penjara dan denda Rp 200 juta.[aj/ss]

August 20, 2010 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: