Amanahrakyat's Blog

Just another WordPress.com site

Hukum Tak akan berpihak pada Rakyat kecil-2

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak pemberian remisi bagi terpidana korupsi, sebagai efek jera dari perbuatannya. Wakil Ketua KPK M Jasin di Balai Kota Jakarta, Kamis (19/8/2010) mengatakan, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai tindakan kejahatan yang sangat berbahaya. “Karena dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa sehingga dibuat UU no 31 tahun 1999 dan UU no 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Tapi sangat disayangkan para terpidana korupsi mendapatkan keringanan hukuman (remisi) dari kementerian hukum dan HAM,” katanya.
Menurutnya dengan diberikannya remisi maka percuma saja sikap KPK untuk memberikan hukuman seberat-beratnya bagi koruptor. “Kita
selalu memberikan hukuman terberat bagi koruptor tapi jadi percuma kalau ada keringanan. Seharusnya slogan zero toleran terhadap korupsi diikuti juga dengan zero toleran terhadap koruptor dong,” tandasnya.
Wakil Ketua KPK M Jasin mengaku, pihaknya belum memberikan usulan resmi atas penolakan pemberian remisi kepada koruptor kepada pemerintah. “Kita siap apabila diajak berdialog atas wacana ini, karena pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam pemberian remisi,” pungkasnya.
Pemerintah sendiri, bertepatan dengan HUT RI ke 65 memberikan remisi kepada sejumlah koruptor antara lain Arthalita Suryani alias ayin, Aulia Pohan, mantan Gubernur Jabar Danny Setiawan dan mantan anggota DPR Al Amin Nur Nasution.
“Budaya malu” akan mampu mendudukkan Hukum sebagai pengawal keadilan, dan Penguasa yang baik akan tuduk dan patuh pada hukum, Dan berani mangatakan yang benar adalah benar yang salah tetap salah “

Beberapa waktu lalu, Petisi 28 mengajukan tujuh permintaan yang harus dipenuhi KPK jika perkara dua Pimpinannya nantinya dihentikan demi kepentingan umum. Yaitu segera mengusut tuntas seluruh skandal korupsi termasuk yang melibatkan pihak istana negara karena mereka menduga Istana telah melakukan tujuh tindak dugaan pidana korupsi.
Tujuh kasus yang dilaporkan itu adalah korupsi bailout Bank Century, korupsi sistem teknologi informasi KPU, pengemplangan pajak pengusaha Paulus Tumewu, aliran dana Pemilu Djoko Suyanto yang kini menjadi Menko Polhukam, korupsi proyek pabrik semen di Palembang yang melibatkan Ketua DPR RI Marzuki Alie, aliran dana ke Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun dan kasus yang diungkapkan oleh mantan Menkumham Yusril Ihza Mahendra.

“Kami meminta agar KPK segera mengusut ketujuh kasus tersebut. Untuk kasus terakhir, KPK harus segera meminta keterangan Yusril Ihza Mahendra terkait adanya isu mengenai Menteri Sekretaris negara Sudi Silalahi disogok $US10 juta dan Jaksa Agung Hendarman Supandji US$3 juta,” ungkap aktivis 28 Haris Rusly.
Sementara itu, aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menilai bahwa SBY harus menghunuskan pisau penegakan hukum atas kasus korupsi terutama di rumahnya sendiri (istana negara). Karena menurutnya kasus-kasus korupsi sebetulnya banyak dilakukan oleh kalangan Istana yang kebal hukum. Beberapa kasus dugaan korupsi di atas menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di Istana tidak pernah beres dan diproses secara tuntas.
Selenjutnya, Adhie Massardhi melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat yang kini berada di bawah kepemimpinan Anas Urbaningrum juga banyak kejanggalan. Partai Demokrat yang konon katanya memperjuangkan ‘bersih’ dan menjunjung tinggi demokrasi dan hukum nyatanya kerapkali bertentangan dengan semangat demokrasi. Banyak orang-orang yang masuk dalam pengurus pusat partai Demokrat diduga terlibat dalam perkara korupsi yang besar.
Kasus Andi Nurpati juga demikian. Partai Demokrat seakan-akan bermain dalam kelonggaran hukum seraya tidak menghargai etika politik dan hukum yang berlaku. Sebab itu, Adhie Massardhi menilai bahwa sebetulnya Partai Demokrat juga mesti dikenakan sanksi atas penunjukkan Andi Nurpati sebagai pengurus partai.
Da’i sejuta umat, KH Zainuddin MZ pun menyerukan agar pemberantasan korupsi di Indonesia di era pemerintahan SBY jangan hanya sekadar tebar pesona. “Kita memang sedang mengalami setback, terutama dalam tekad memberantas korupsi,” seru Zainuddin seperti dilansir sejumlah media massa. “Pelemahan KPK dan penyiksaan terhadap aktivis ICW. Itu pemandulan terhadap upaya pemberantasan korupsi,” imbuhnya.
Ulama kharismatik ini mengingatkan secara implisit, tindakan SBY menjenguk aktivis ICW Tama S Lankun di Rumah Sakit, jangan hanya untuk pencitraan diri dan tebar pesona. “Alangkah lebih baik kalau tanpa menjenguk pun ia sudah punya political will untuk memerintahkan penyelesaian masalah tersebut. Kalau cuma jenguk tanpa tindakan lebih lanjut, saya pikir itu cuma tebar pesona saja,” tutur Zainuddin MZ ditemui di Pesantren Darul Ma’arif, tempat mendiang Idham Chalid disemayamkan.
Gejala penegakan hukum di Indonesia mulai dari kasus Bibit-Chandra, Susno Duadji, dan dugaan korupsi yang melibatkan Istana nampanya bertolak belakangan dengan apa yang diungkapkan oleh SBY di atas. Pernyataan SBY tersebut hanyalah pamor sensasi dan pesona belaka tanpa fakta yang jelas. Bukannya mereka (masyarakat luar negeri) tidak tahu. Mereka mungkin tahu dan tertawa dalam hati mendengar apa yang diungkapkan oleh SBY soal pemberantasan korupsi dan hukum tersebut.

April 21, 2011 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: