Amanahrakyat's Blog

Just another WordPress.com site

Kenapa harus Merajuk di Panggil – DPR???

 Tamsil Linrung tidak lagi bisa nyaman. Ia merasa tidak bersalah tapi terus menerus menjadi sorotan terkait kasus suap di Kemakertrans. Terlebih setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksanya.

“Lebih baik (saya) mundur dan menghadapi pemeriksaan KPK supaya tidak menjadi beban dan lelah begini,” keluh Tamsil pada detik+.

Namun PKS menolak keinginan Tamsil untuk mundur dari anggota Banggar ataupun anggota DPR.

Tamsil bersama 3 pimpinan Badan Anggaran lainnya yakni :

 Ketua Banggar Mechias Mekeng,

Wakil Ketua Banggar Mirwan Amir, dan

Olly Dondokambey diperiksa KPK pada 20 September 2011 lalu.

Para pimpinan Banggar diperiksa setelah mucul kesaksian adanya aliran dana suap Kemenakertrans terkait pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi di Manokawari, Papua Barat ke lembaga ini.

KPK, pada 29 Agustus 2011 lalu, menangkap kuasa PT Alam Jaya Papua, Dharnawati, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KT) Kemenakertrans I Nyoman Suisanaya dan Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dadong Irbarelawan. KPK juga mengamankan barang bukti uang tunai Rp 1,5 miliar. Ketiga orang itu sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Karena uangnya belum sampai ke tangan Muhaimin, makanya untuk Dharnawati pasal sangkaan percobaan penyuapan,” kata Wakil Ketua KPK M Jasin kepada detik+.

Nah dugaan keterlibatan Banggar dalam kasus itu diungkap oleh Farhat Abbas, pengacara Dharnawati. Menurut Farhat, kliennya diwajibkan membayar commitment fee sebesar 5-10 persen dari total nilai proyek Rp 500 miliar. Uang itu lantas dibagikan ke Banggar dan kementerian.

Dadong juga membenarkan adanya commitment fee tersebut. Kuasa hukum Dadong, Syafri Noer menjelaskan, kliennya hanya dititipi uang Rp 1,5 miliar untuk kemudian dibagi-bagikan kepada sejumlah orang termasuk kepada 3-4 anggota Badan Anggaran DPR.

“Iya, dua orang itu (Nyoman dan Dadong), mengatakan itu atas suruhan Muhaimin. Selain itu keduanya juga mengatakan akan menyampaikan uang tersebut ke DPR, di Banggar,” kata Farhat saat dikonfirmasi detik+.

Dari kesaksian itu, KPK pun bergerak meminta keterangan Banggar. Keempat pimpinan Banggar membantah menerima commitment fee. Tapi KPK masih menjadwalkan untuk kembali memeriksa pimpinan Banggar terutama Tamsil dan Olly, pada 28 September.

Para pimpinan Banggar pun tersinggung. Tamsil dan Olly menolak diperiksa dengan alasan apa yang mereka lakukan adalah kebijakan. Mereka menganggap KPK tidak tahu kerja Banggar. Sikap itu didukung pimpinan Banggar lainnya.

Maka usai diperiksa KPK, Banggar mengirimkan surat kepada pimpinan DPR yang isinya meminta agar pimpinan DPR menjelaskan kepada jajaran Polri, KPK dan Kejaksaan Agung tentang mekanisme kerja Banggar.
Banggar pun mengancam mogok membahas APBN 2012 dan melimpahkannya kepada pimpinan DPR. Pelimpahan ini dengan alasan Banggar tidak ingin dijadikan pesakitan, karena salah tafsir penegak hukum terhadap fungsinya.

Menuruti curhat Banggar, Pimpinan DPR lantas akan mengumpulkan para penegak hukum baik KPK, Mabes Polri maupun Kejaksaan Agung, Rabu, 28 September 2011. Namun KPK menolak menghadiri undangan tersebut. Ada dua alasan disampaikan KPK.

Pertama pimpinan KPK menolak datang adalah KPK saat ini melaksanakan proses penyelidikan, di mana 4 anggota DPR yang juga pimpinan Banggar dimintai keterangan sebagai saksi. Alasan kedua, KPK menjaga kredibilitas KPK dan DPR.

“Pimpinan KPK meminta agar DPR memahami ketidakhadiran pimpinan KPK ke DPR,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi.
Menanggapi penolakan KPK, Wakil Ketua DPR balik meminta KPK agar menghormati DPR. Sedangkan Ketua DPR Marzuki Ali mengancam DPR bisa melakukan penyanderaan terhadap pimpinan KPK bila tidak menghadiri undangan DPR.

Marzuki merujuk UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) pasal 72-73, yang isinya DPR berhak memanggil siapapun dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya. “Kalau terus menolak hadir, sanksinya pun jelas diatur, bahwa DPR bisa menyandera pimpinan KPK,” kata Marzuki.

Sejatinya rapat konsultasi antara DPR, Kejagung, Polri dan KPK itu akhirnya batal. Semua pihak yang diundang tidak hadir dengan alasan undangan DPR terlalu mendadak. Rapat lalu diundur pada Kamis, 29 September. Namun dalam rapat itu KPK tidak datang.

Sementara Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan Jaksa Agung Basrief Arief hadir. Empat pimpinan Banggar ikut dalam rapat tersebut. Dalam rapat itu, Ketua Banggar Melchias Mekeng langsung membantah Banggar telah mogok membahas anggaran. Ancaman mogok Banggar sebelumnya telah dikecam banyak pihak.

“Tidak ada kata mogok atau ngambek membahas anggaran. Sampai sekarang semua pembahasan anggaran masih berjalan,” ujar Mekeng.

Pada hari yang sama, saat KPK tak memenuhi undangan DPR, Wakil Banggar yang dipanggil KPK pun Tamsil dan Olly pun mangkir dari pemeriksaan.

KPK dan DPR lantas sama-sama kembali melayangkan panggilan. KPK kembali memanggil Tamsil dan Olly untuk diperiksa Senin, 3 Oktober. DPR pun menjadwalkan kembali mengundang KPK pada hari yang sama.

Kali ini KPK memastikan akan menghadiri undangan DPR setelah lembaga legislatif itu memberi jaminan rapat tidak akan dihadiri empat pimpinan Banggar. “Kali ini jelas disebutkan tidak melibatkan pimpinan Banggar dalam rapat kali itu,” kata Johan.

Sama dengan sikap KPK yang mau datang ke DPR, Tamsil dan Olly pun menyatakan akan memenuhi panggilan KPK.

Namun ternyata polemik tidak berhenti di sini. DPR masih mengatur-atur KPK agar selanjutnya tidak lagi memeriksa pimpinan Banggar. Marzuki meminta KPK tidak memeriksa anggota Banggar selama satu bulan. Alasannya agar Banggar fokus menyelesaikan RAPBN 2011.

“Fokus kawal RAPBN 2012 ini. Ini hampir Rp 1.300 triliun. Apalah arti KPK hanya mengejar berapa miliar. Ada dua hal yang harus kita pertimbangkan, Makanya tunda dululah, begitu,” kata Marzuki. Permintaan Marzuki tentu saja langsung menuai kritik tajam.

 

Nilai Kekayaan  anggota Banggar (DPR)


Jakarta – Empat orang pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR tengah menjalani pemeriksaan oleh KPK terkait kasus suap Kemenakertrans. Sekadar untuk diketahui, leempat pimpinan Banggar DPR ini memiliki harta kekayaan mencapai miliaran rupiah.

Harta kekayaan tertinggi dimiliki oleh Wakil Ketua Banggar DPR, Mirwan Amir. Mirwan tercatat memiliki kekayaan mencapai Rp 27 miliar yang mayoritas berbentuk surat berharga. Sedangkan Ketua Banggar DPR, Melchias Marcus Mekeng tercatat harta kekayaannya mencapai Rp 20,7 miliar.

Kemudian dua Wakil Ketua Banggar DPR lainnya, yakni Tamsil Linrung tercatat ‘hanya’ memiliki total kekayaan Rp 1,739 miliar dan Olly Dondokambey tercatat memiliki total kekayaan senilai Rp 8,499 miliar.

Berikut data kekayaan 4 pimpinan Banggar DPR seperti tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang bisa diakses di kantor KPK:

1. Mirwan Amir

Mirwan terakhir kali melapor harta kekayaannya ke KPK pada 27 September 2003. Total harta kekayaannya pada saat itu Rp 27,725 milliar, sedangkan total nilai surat berharga yang dimiliki Mirwan pada 2003 jumlah mencapai Rp 25 miliar.

Pria kelahiran 7 Mei 1961 ini memiliki tanah dan bangunan di Tangerang dan Aceh Besar dengan total nilai Rp 860 juta. Mirwan juga tercatat memilki sejumlah alat transportasi dengan total nilai Rp 1 miliar. Kendaraan yang Mirwan miliki antara lain: Mercedes Benz 1996 dan Mitsubishi 1996.

2. Melchias Marcus Mekeng


Dalam LHKPN di KPK, Mekeng tercatat terakhir kali melapor kekayaanya pada 21 Januari 2010. Mekeng tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp 20,7 miliar.


Dari total harta kekayaan tersebut di atas, sebanyak Rp 14,496 miliar berbentuk surat berharga. Mekeng juga tercatat memiliki tanah dan bangunan di kawasan Tangerang senilai Rp 4,43 miliar.

Mekeng juga tercatat memiliki alat transportasi dengan total nilai Rp 1,266 miliar pada 2010. Kendaraan yang ia miliki antara lain Mobil Suzuki TS 120 tahun 1998, Cherokee 1995, Toyota Aplhard 2005, Toyota Camry 2009, Motor Honda Tiger 1998 dan Mercedes Benz 1998.

3. Tamsil Linrung


Dalam data LHKPN yang bisa diakses di KPK, Tamsil Linrung tercatat melaporkan hartanya terakhir pada tahun 2003. Tamsil tercatat ‘hanya’ memiliki total kekayaan senilai Rp 1,739 miliar pada saat itu.


Tamsil tercatat memiliki tanah dan bangunan di Makassar, Kabupanten Enrekang dan Tangerang dengan total nilai Rp 1,516 miliar. Suami dari Fatimah Zamy ini juga tercatat memiliki transportasi senilai Rp 160 juta. Kendaraan Tamsil antara lain KIA Carnival 2001, motor merk Kawasaki 1998 dan motor Kanzen 2002.

4. Olly Dondokambey

Olly tercatat melaporkan kekayaanya ke KPK pada tahun 2009. Dia tercatat memiliki total kekayaan senilai Rp 8,499 miliar, naik tiga kali lipat dibanding kekayaannya pada 2003 yakni senilai Rp 2,402 miliar.

Olly tercatat memiliki tanah dan bangunan di Manado dan Minahasa dengan total nilai Rp 5,63 miliar. Selain itu Olly juga memiliki alat transportasi dengan total nilai Rp 1,092 miliar. Kendaraan Olly antara lain: Nissan Terano 2004, Toyota Innova 2007, toyota Camry 2004, dan Nissan Xtrail 2001.

Dalam kasus suap Kemnakertrans disinyalir terdapat peran anggota Banggar di dalamnya. Salah satu tersangka, Dharnawati, melalui kuasa hukumnya, memunculkan dugaan adanya aliran dana ke Banggar dan makelar proyek yang berhubungan dengan Banggar.

KPK sebelumnya pernah menyatakan akan melacak sampai ke Banggar DPR. Menurut Ketua KPK Busyro Muqoddas, peran Banggar DPR cukup strategis dalam menyusun anggaran bersama Kemenkeu.

October 24, 2011 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: