Amanahrakyat's Blog

Just another WordPress.com site

Perjalanan Budaya Korupsi Indonesia-2

Korupsi dari Era Habiebie  hingga SBY

Tuntutan reformasi berupa pemberantasan KKN yang merajalela di era Orde Baru ini memiliki tekanan yang setara dengan tuntutan pembubaran PKI pada taahun 1966. Maka, ditetapkanlah Tap MPR No XI/MPR/1998 tentang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN. Tap MPR itu kemudian dituangkan dalam UU No 28/1999 dan UU No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta merumuskannya sebagai tindak pidana formil.

Komitmen pemberantasan KKN pernah disampaikan presiden ketiga, BJ Habibie pada waktu pengumuman anggota Kabinet Reformasi Pembangunan. Namun komitmen itu ternoda oleh beredarnya rekaman telepon Presiden Habibie dan Jaksa Agung Andi M Ghalib, sehingga rakyat menjadi tidak yakin dengan komitmen pemberantasan KKN.

Selama pemerintahan Habibie, banyak mencuat kasus korupsi karena tekanan sejumlah LSM seperti ICW (Indonesian Corruption Watch). Misalnya kasus korupsi Andi Ghalib yang mengakibatkan dia mundur dari jabatannya selaku Jaksa Agung.

Namun kasus korupsi baru bermunculan untuk mempertahankan kekuasaan politik. Pemilu 1999 menjadi momentum terakhir eksistensi Golkar dan pilar Orde Baru lainnya, sehingga banyak sumber daya dikerahkan untuk mempertahankan kekuasaan pada Pemilu 1999.

Akhirnya terungkap beberapa kasus korupsi, terutama kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Bank Bali, dan dana nonbujeter Bulog yang melibatkan Ketua Umum Partai Golkar (saat itu) Akbar Tanjung serta mantan kepala Bulog Rahardi Ramelan.

Presiden keempat, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), mewarisi struktur yang bobrok sehingga tak mampu berbuat banyak dalam upaya pemberantasan korupsi, terlebih harus menggunakan aturan-aturan yang ada sebelumnya. Ia hanya melakukan tindakan prefentif, dengan mengeluarkan Keppres No 127/1999 tentang pembentukan Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN). Keppres ini merupakan pelaksanaan UU No 28/1999.

Tapi langkahnya terhambat oleh mentalitas birokrat yang belum bisa menerima aktivitas KPKPN, sehingga Gus Dur tetap tidak berdaya. Bahkan permintaan mengisi formulir daftar kekayaan sering ditolak pejabat-pejabat di daerah. Ini adalah bukti lemahnya pemberantasan korupsi di masa pemerintahan Gus Dur.
Pada tahun 2000, pemerintah membentuk Komisi Ombusdman Nasional, yang dituangkan dalam Keppres No 44/2000. Tujuannya untuk mengawasi birokrasi pemerintahan, legislatif, dan peradilan secara independen. Nasibnya sama, mandul, karena tidak begitu dihiraukan aparat lainnya. Apalagi lembaga ini tak dapat melakukan penyidikan, penuntutan, dan sanksi.

Lembaga lain yang dibentuk adalah Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi (TGPK) sebagai persiapan pembentukan Komisi Antikorupsi. Lembaga ini sempat menjadi tumpuan masyarakat sebelum membentur tembok, ketika mengungkap KKN di Mahkamah Agung (MA) yang melibatkan sejumlah oknum hakim agung. Akhirnya, TGPK bubar karena gugatan judicial review yang diajukan hakim agung tersebut.

Periode kepemimpinan Gus Dur banyak diwarnai goncangan politik yang mengancam posisinya. Apalagi partai pendukungnya hanya menguasai 10 persen kursi di parlemen, sehingga gampang goyah.

Di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri, yang memiliki 34 persen kursi DPR, masyarakat berharap agar pemberantasan korupsi benar-benar bisa dijalankan. Hasilnya, Akbar Tanjung dan Rahardi Ramelan menjadi tersangka dalam kasus penyelewengan dana nonbujeter Bulog.

Tebang Pilih

Rahardi dinyatakan bersalah, dan menjalani tahanan di LP Cipinang. Akbar sempat ditahan, tapi mendapat penangguhan penahanan setelah Partai Golkar mengancam akan menarik anggota kabinetnya. Lagi-lagi Megawati perlu merangkul untuk menyelamatkan kedudukannya hingga 2004. Kemandulan pemberantasan KKN kembali dikalahkan oleh kepentingan politik, sehingga sejarah kelam pembersihan aparat mengalami masalah.

Bagaimana dengan pemberantasan korupsi di era pemerintahan SBY? Sejak awal, SBY mengampanyekan komitmennya mengenai pemberantas korupsian. Dalam surveinya menjelang Pilpres 2004, sebuah lembaga indpenden memberikan rapor hijau kepada SBY dalam upaya penegakan hukum.

Sebagian agenda itu memang telah dijalankan. Tercatat sejumlah menteri di era Megawati, kepala daerah, dan anggota DPRD yang diadili dan dijatuhi vonis pengadilan. Terlepas adanya dugaan bargaining politik, gerakan itu menjadi catatan menggembirakan. Pemerintahan SBY juga dituding melakukan tebang pilih dalam pemberantasan KKN.

Di era reformasi, kekuatan politik yang terwadahi dalam tubuh DPR sangat kuat, sehingga kekuasaan dapat diperoleh dan dipertahankan melalui kekuasaan di DPR. Masyarakat, bahkan parpol, sulit sekali melakukan kontrol mengingat begitu kuatnya kedudukan para anggota Dewan.

Sayangnya, menguatnya posisi DPR justru lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk rakyat. Penangkapan dua anggota Komisi V DPR, Al Amin Nasution dan Sarjan Taher, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seolah menjadi pembenar dugaan bahwa 20 persen wakil rakyat di Senayan ditengarai menyunat uang rakyat untuk kepentingan pribadi dan parpol. Kesempatan ini muncul, lantaran DPR bisa menggunakan hak bujeter dan ikut campur soal teknis anggaran, tender proyek, bahkan hingga pencairan uang.

Pada 2006 dan 2007, Transparency International Indonesia (TII) mengeluarkan hasil survei soal korupsi di sejumlah institusi. Hasilnya, lembaga DPR, peradilan, kepolisian, dan partai politik menempati empat besar terkorup. Ini menjadi catatan buram soal pemberantasan korupsi, meski sudah berada di era reformasi. Ini juga berarti korupsi belum juga mati di negeri ini.

Dengan demikian, meskipun reformasi sudah berusia 10 tahun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pejabat terkait dalam pemberantasan korupsi. Masih banyak obligor hitam yang membawa lari uang BLBI, seperti Syamsul Nursalim dan Sukanto Tanoto, yang membuat bangkrut negara karena harus membayar utang luar negeri. (32)
bersambung………….

July 16, 2012 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: