Amanahrakyat's Blog

Just another WordPress.com site

Perjalanan Budaya Korupsi Indonesia-3

Capres-Cawapres 2009 

Pendahuluan

Korupsi Juga terindikasi bahkan terjadi dikalangan calon Pemimpin NKRI di era reformasi dan ini hasil pendidikan batin semasa era orde baru, tidak terkecuali siapa orangnya apakah dia tokoh agama, nasionalis ataupun tokoh idealis.Dibawah ini akan dipaparkan perbuatan munafik tersebut membodohi dan mengelabui Rakyat:

Perjalanan sejarah bangsa ini 9 tahun yang lalu yakni kasus korupsi dana non-budgeter DKP – Departemen Kelautan dan Perikanan RI.

Dana non-budgeter adalah anggaran ad-hoc yang dikumpulkan dan/atau digunakan oleh pemerintah/negara untuk keperluan keadaan mendesak (force majoure) karen APBN tidak dapat memenuhi kebutuhan departemen. Anggaran ini tidak masuk dalam rancangan APBN yang diajukan pemerintah ke DPR.  Kasus yang umum terjadi pada masa lalu dari anggaran non-budgeter adalah dana yang digunakan untuk bencana alam, bencana sosial, ataupun bencana ekonomi (krisis ekonomi), serta program-program departemen yang sangat mendesak. Kondisi ini “memaksa” menteri untuk memutuskan kebijakan mengumpulkan dana salah satunya dengan menerbtikan rekening pribadi atas nama jabatan institusi yang lebih dikenal sebagai rekening liar.

Rekening liar inilah yang menjadi biang korupsi pejabat tinggi di negeri ini. Ratusan rekening liar berkeliaran di departemen pemerintah. Selain dari non-budgeter, dana rekening liar juga diperoleh dari sisa anggaran. Setidaknya pada tanggal 28 Januari 2009 saja, tercatat minimal ada 260 rekening liar di 7 departemen kementrian pemerintahan SBY-JK yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dana rakyat. Ketujuh lembaga tersebut adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Departemen Pertanian, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, serta BP Migas. Total nilai dari 260 rekening liar adalah Rp 314,223 miliar dan US$ 11,024 juta (sumber).

Sesuai dengan landasan hukum dan moralitas, maka penggunaan anggaran non-budgeter haruslah sangat selektif dan  untuk kebutuhan mendesak bagi kepentingan bangsa dan negara. Dana non-budgeter sama sekali tidak boleh digunakan oleh siapapun demi kepentingan pribadi/golongan/partai dan bukan pula untuk Pilpres.

Persyaratan  menjadi  calon  Presiden  dan  calon  Wakil  Presiden sesuai UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 5 ayat C:
tidak  pernah  mengkhianati  negara,  serta  tidak  pernah  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dan  tindak  pidana  berat  lainnya;

*******

Sekilas Kasus Korupsi Non-Budgeter DKP

Di masa pemerintah Megawati, Menteri DKP Dr. Rokhmin Dahuri menerbitkan rekening untuk menghimbun dana untuk kegiatan sosial dan membiayai program-program DKP yang tidak masuk dalam anggaran APBN. Dana tersebut dikumpulin dari pejabat eselon I, dinas-dinas DKP, perbankan hingga dari pengusaha pasir ilegal Riau-Singapura. Sebagian rinciannya seperti berikut :

  • PT Info Asia Teknologi Global Tbk Priska Emerentiana memberikan cek sebesar Rp 1,5 miliar kepada salah seorang keluarga Rokhmin Dahuri melalui Kantor BCA Cabang Senen, Jakarta.
  • Direktur Utama Bank Bukopin Glen Glenardi memberikan dana sebesar Rp 100 juta.
  • Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Sofyan Basir memberikan dana sebesar Rp 100 juta.
  • Muhammad Fadhil Hasan, mantan staf khusus Rokhmin mengaku bahwa menerima pengumpulan uang DKP dari para pemilik kapal pengeruk pasir laut yang berasal dari Singapura.Fadhil menjelaskan, dia pernah ditelepon seorang pemilik kapal yang ditangkap bernama Peter. Dalam percakapan telepon itu, Fadhil menjelaskan dia diundang ke Singapura dan segala akomodasi disediakan oleh pemilik kapal itu dan akhirnya mendapat amplop 400.000 Singapura dollar sehingga kasus Peter dipermudah.
  • Fadil juga mengaku menerima pengumpulan uang DKP dari seorang aktivis Pupun Purwana yang memiliki perusahaan manajemen pengembangan masyarakat,
  • dan masih banyak lagi… (sumber)

Seperti disebutkan diawal bahwa pada hakikatnya dana tersebut harus dikumpulkan secara transparan, beralasan, kredidel. Dan memang sebagian besar dana tersebut telah digunakan untuk kegiatan sosial dan pembiayaian program DKP, namun Rokhmin juga menikmati dana non-budgeter dengan rincian Rp 15 juta untuk ongkos naik haji Rokhmin, barang bukti uang tunai Rp 1,323 miliar, tanah dan tambak di Lampung atas nama Pigoselpi Anas (istri Rokhmin), serta satu mobil Toyota Camry atas nama adiknya. Karena tindakan itu pula, Rokhmin Dahuri divonis 7 tahun oleh Pengadilan Tipikor pada 23 Juli 2007.

Yang paling hangat dan krusial bukanlah sosok Dahuri sebagai guru besar IPB, namun karena selama persidangan di Pengadilan Tipikor ia mengaku telah menyalurkan dana-dana tersebut kepada calon presiden 2004, tokoh-tokoh masyarakat, dan anggota DPR. Dana non-budgeter DKP ini seharusnya digunakan sepenuhnya untuk pembangunan namun disisihkan untuk membiayai kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan DKP dan bahkan untuk dana kampanye capres-cawapres pada pemilu 2004.

Rokhmin Dhuri mengaku bahwa terjadi aliran dana non-budgeter negara yang masuk ke rekening para Capres dan Cawapres 2004 yakni sebagai berikut: (disusun berdasarkan nomor urut pilpres putaran pertama) – (sumber)

  1. Wiranto – Salahuddin Wahid : 220 juta
  2. Megawati S – Hasyim Muzadi : 280 juta
  3. Amien Rais – Siswono Yudohusodo : 400 juta
  4. Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla (SBY-JK) : 225 juta
  5. Hamzah Haz – Agum Gumlelar : 320 juta

Catatan : warna merah adalah mereka yang kembali mencalon diri sebagai capres-cawapres pada pilpres 2009.

Selain kelima nama capres-cawapres 2004, terdapat juga nama-nama yang disebut-sebut turut menerima uang haram seperti Freddy Numberi (Menteri Kelautan), Chofifah Indar Parawansa (Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan), Akbar Tandjung (mantan ketua DPR), AM Fatwa (Wakil Ketua DPR), Fahri Amzah (DPR PKS), Suswano (DPR PKS), dan  Gus Dur.  [selengkapnya]

********

Reaksi Lempar Muka

Kesaksian mantan Menteri Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Rokhmin Dahuri menyangkut aliran dana DKP kepada para capres-cawapres 2004, (pada awalnya) langsung disanggah oleh para capres maupun tim sukses masing-masing. Kubu Wiranto, SBY, Megawati, dan Hamzah Haz serentak membantah menerima dana DKP.  Namun Amien Rais yang berani secara terbuka menyatakan menerima dana DKP Rp 400 juta yang mana 200 juta diantaranya untuk iklan TV. PAN yang mengusung Amien sebagai capres 2004 mengembalikan dana tersebut melalui pengadilan. Sedangkan yang lain yakni Salahuddin Wahid secara khusus  diperkirakan menerima Rp 20 juta. Hazim Muzadi, menerima Rp 10 juta pada 2002 dan sudah diperiksa KPK. Serta Munawar Fuad Nuh, mantan anggota staf khusus Susilo Bambang Yudhoyono saat pemilihan presiden mengaku menerima dana Rp 150 juta.

Meskipun ada pengakuan terpisah, namun Mega, Wiranto, SBY, JK tidak pernah mau mengakui ini. Hingga aksi saling tantang menantang terjadi antara Amien Rais dan SBY untuk mengungkap kasus ini (sumber). Pada saat yang sama, lingkaran politik SBY berusaha mengeluarkan isu bahwa tantangan Amien Rais lebih bermotif “impeachment” politik .  Mereka yang harusnya diperiksa menjadi saksi, ternyata bermain perang mulut.  Partai-partai yang korup pun mulai mengisukan ini dan menyampaikan bahwa jika penyelidikan dan penantangan Amien Rais dilanjutkan  dan terbukti maka SBY, Amien Rais, Megawati, Wiranto dapat dipenjara. Amien Rais sendiri mengaku sudah siap untuk dipenjara (sumber). Namun, jika SBY-JK dipenjara, maka negara akan mengalami kekacauan pemerintahan.  Atas nama politik pula, kasus penegakkan hukum tidak pernah tersentuh kepada 5 capres-cawapres 2004 ini dan Rokhmin Dahuri harus dibui.

Seharusnya KPK melanjutkan kasus ini hingga tuntas seperti pengungkapan Kris Nugroho, staf pengajar pada FISIP Unair tuliskan di warta Jawa Pos :

Pengakuan Amien seharusnya menjadi senjata ampuh bagi pengadilan untuk membongkar penyalahgunaan uang negara untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DKP, yaitu mendukung program yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial para nelayan.  Kesaksian mantan menteri DPK Rokhmin Dahuri di  sidang pengadilan dan pengakuan terbuka Amien Rais yang mengaku menerima aliran dana DKP seharusnya menjadi pendorong pengadilan mengusut lebih jauh bagaimana arus dana DKP diperoleh, digunakan, dan siapa saja yang menikmatinya. Begitu pula, Amien tak perlu malu, apalagi merasa frustrasi, karena hanya dirinya yang mau mengakui menerima dana tersebut. Sedang capres lain tak mau atau tutup mulut serta membantah menerima aliran dana DKP. Sebaliknya, pengakuan Amien telah memberi gambaran senyatanya tentang kebenaran aliran dana DKP yang telah disalahgunakan untuk keperluan yang tidak ada kaitannya dengan program-program DKP.

Posisi Amien yang mengaku menerima dana dapat dikatakan jauh lebih elegan daripada sikap para capres yang membantah menerima dana DKP. Para capres yang membantah menerima hanya peduli dengan politik pencitraan yang belum tentu bersih. Kian Panas Pascapublikasi nama capres penerima dana DKP dan manuver politik Amien, iklim politik nasional kian panas. Apalagi, setelah Amien ’menggigit’ SBY yang menyatakan ia juga menerima dana DKP dan bantuan dari AS selama kampanye presiden 2004. Pihak SBY pun membantah dan balik mengecam Amien karena melontarkan tuduhan yang mengarah pada fitnah. Pihak SBY bahkan mengancam memerkarakan secara hukum kalau tuduhan tersebut berlanjut. Sementara Amien siap ’membongkar’ misteri di balik aliran dana DKP tersebut. Untuk menuntaskan kebenaran aliran dana DKP, ada baiknya nama-nama capres yang disebut dalam kesaksian di pengadilan bersedia hadir.  (sumber)

********

Politik Lebih Kuat daripada Hukum

Dari 5 pasang Capres-Cawapres 2004, hanya Amien Rais yang mengakui menerima dana non-budgeter DKP dalam pilpres 2004 yang akhirnya dikembalikan. Sedangkan nama-nama pihak yang menerima dana non-budget negara seperti diungkap Dahuri yakni  pasangan pilpres SBY-JK, Mega-Hasyim, Wiranto-Gus Sholah dan Hamzah Has- Agum, tidak berkutik bahkan berusaha menenggelamkan kasus ini dengan mengulir isu “fitnah” dan “impeachment” politik.  Karena kekuatan dan kekuasaan para “bos-bos” ini, akhirnya KPK tampak disetir lalu gagallah kasus ini terungkap. Kasus penyelewangan dana yang sangat mungkin melibatkan pejabat dan tokoh penting akhirnya dapat dianulir lewat jabat tangan antara SBY-Amien Rais di Bandara Halim Perdana Kusuma pada hari Minggu, 27 Mei 2007. Dengan dalil yang mengelikan yakni “adanya upaya untuk mempolitisasi kasus korupsi dana non-budgter ke ranah politik“, maka kasus ini tidak lagi diungkap. KPK diam seribu bahasa, Amien bersama 4 capres lain hidup lega. [ sumber]

Dan untuk membuai hati rakyat, KPK menjadikan Rokhmin Dahuri menjadi tumbal, sedangkan para penerima dana untuk rakyat seperti disebut Rokmin Dahuri dapat dengan enteng berjalan bebas dan 4 diantaranya maju sebagai Capres-Cawapres 2009 yakni SBY-Mega-JK-Wiranto. Inilah salah satu kasus penyelewengan dana departemen kelas kakap yang gagal diselidiki penegak hukum di negeri ini yang hanya memenjarakan Mantan Menteri DKP beserta stafnya.  Amien Rais yang mengaku menerima dana pun, dapat menghirup udara bebas, dan celakanya lagi, pasangan Capres lain yang harusnya menjadi tersangka kasus penyelengawan dana DKP seolah-olah tidak merasa bersalah sama sekali. Bukankah Amien Rais menerima uang haram, begitu juga capres lain, lalu mengapa kasus ini tidak diungkap? Apa karena mereka adalah penguasa sehingga mereka kebal hukum?  Lagi-lagi tampaknya hukum hanya memihak si besar, namun tidak memihak rakyat kecil. Seorang pencuri ayam saja, dipenjara berbulan-bulan, kok yang mencuri uang ratusan juta tidak tersentuh oleh polisi, jaksa dan hakim?

Mari kita semua membuka mata. Jangan tertipu dengan koar-koar mulut yang keluar dari Demokrat dan SBY yang mengklaim memerangi korupsi, tapi mengapa kasus dana non-budgeter DKP didiamkan bahkan di SPPP kan? Mengapa tidak berusaha mengungkap kasus ini? Nyatalah bahwa iklan dan kampanye hanyalah politik pencitraan. Para penguasa hanya berusaha membasmi korupsi kasus orang lain, tapi tidak untuk diri sendiri. Inikah namanya teladan yang harus kita contohi dari pemimpin dan para calon pemimpin di negeri ini? Dan ironisnya, sebagian besar masyarakat justru melindungi dan menyanjung orang-orang seperti itu, disisi lain hanya menghujat seorang bupati atau anggota dewan yang melakukan korupsi? Bukankah setiap orang yang menyalahi dana  rakyat itu sama jahatnya? Mengapa seolah-olah pemberantasan korupsi hanya berlaku bagi yang tidak berkuasa?

Mohon Camkan perjalanan sejarah ini…  Dan saya sendiri cukup miris melihat pilpres 2009 ini Indonesia masih akan memiliki salah satu diantara JK, Mega, SBY, Wiranto (berdasarkan abjad).  Ini hanya baru satu kasus “dana non-budgeter DKP”. Sedangkan sebelumnya adalah mereka-mereka bertanggungjawab atas utang yang besar karena pembayaran utang najis + penjualan saham-saham bank BPPN dan BUMN dengan harga dibawah kewajaran [selengkapnya]. Namun apa daya, proses hukum ini harus dihentikan atasn nama “politik”. Mungkin Golber -golongan bersih(golput) masih menjadi pilihan 2009 ini…..

Gerakan Bangkit untuk Tidak Mendukung Korupsisme, Neoliberalisme, dan Imperalis-Kapitalisme
Bangkit, Sadarlah dan Lawan Kebohongan.

bersambung………………

July 18, 2012 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: